Nonato: Kehumasan Harus Terintegrasi, Edukatif, dan Bangun Kepedulian Publik

Waibakul, Bawaslu Sumteng – Ketua Bawaslu Provinsi NTT, Nonato Da Puruficacao Sarmento, menyampaikan apresiasi kepada jajaran kehumasan saat membuka kegiatan Rapat Evaluasi Penataan dan Pengelolaan Kehumasan Triwulan I Tahun 2026 yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi NTT bersama Bawaslu Kabupaten/Kota se-NTT secara daring, Jumat (17/4/2026).

Dalam arahannya, Nonato menyebut bahwa kehumasan memiliki peran strategis sebagai corong informasi dan publikasi lembaga. Ia mengapresiasi seluruh jajaran humas, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang tetap produktif di tengah keterbatasan anggaran.

“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh sahabat kehumasan Bawaslu. Di tengah dinamika dan keterbatasan anggaran, kita masih mampu menyampaikan berbagai informasi serta mempublikasikan kegiatan secara baik kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kerja-kerja yang baik adalah kerja yang diketahui publik. Oleh karena itu, setiap aktivitas lembaga harus direncanakan dan diintegrasikan dengan baik, termasuk dalam aspek publikasi yang menjadi bagian dari perencanaan kerja setiap divisi.

Lebih lanjut, Nonato menjelaskan bahwa evaluasi kehumasan tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada proses, metode, dan standar kerja yang digunakan. Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kerja kehumasan ke depan.

Di balik apresiasi yang disampaikan, Nonato turut memberikan sejumlah catatan penting. Salah satunya adalah perlunya penguatan konsolidasi antar jajaran kehumasan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, terutama dalam penyusunan dan penyebaran konten informasi.

Menurutnya, selama ini kerja kehumasan masih cenderung parsial dan belum terintegrasi secara optimal. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan saling mendukung dalam penyebarluasan informasi, baik untuk konsumsi internal maupun eksternal.

“Minimal, ketika ada informasi di tingkat provinsi, teman-teman di kabupaten/kota dapat memberikan dukungan, begitu pula sebaliknya. Ini penting untuk memperkuat jangkauan dan dampak informasi yang kita sampaikan,” jelasnya.

Selain itu, Nonato menyoroti kecenderungan konten kehumasan yang masih didominasi oleh publikasi kegiatan, kebijakan, dan klaim kinerja. Padahal, fungsi kehumasan tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi publik.

Ia mengibaratkan konten yang hanya bersifat informatif tanpa nilai kedekatan emosional sebagai sesuatu yang “dingin” dan kurang berdampak. Oleh karena itu, ia mendorong agar ke depan konten kehumasan dikembangkan dengan pendekatan storytelling agar lebih menarik dan mampu membangun keterlibatan publik.

“Publik tidak cukup hanya tahu, tetapi harus dibuat peduli. Dan membuat publik peduli itu jauh lebih sulit daripada sekadar membuat mereka tahu,” ungkapnya.

Di akhir arahannya, Nonato menegaskan pentingnya pemanfaatan media sosial sebagai ruang interaksi, bukan sekadar papan pengumuman. Ia berharap kehumasan Bawaslu dapat menghadirkan konten yang lebih variatif, edukatif, dan tidak hanya bersifat seremonial.