James Welem: Program SDM Harus Berpedoman pada Visi Besar Bawaslu

Waibakul, Bawaslu Sumteng – Anggota Bawaslu Provinsi NTT, James Welem Ratu menegaskan bahwa seluruh program kegiatan Divisi SDM harus berpedoman pada visi Bawaslu Republik Indonesia tahun 2025–2030, yakni Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas.

“Visi tersebut kemudian dielaborasi dalam tiga bagian penting, yakni peningkatan kapasitas SDM, penguatan pengawasan partisipatif, dan penguatan tata kelola organisasi,” ujar James saat menyampaikan arahan dalam Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diselenggarakan secara hybrid, Kamis (7/5/2026).

Ia menjelaskan, peningkatan kapasitas SDM menjadi core business Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat yang akan terus diperkuat melalui berbagai program kelembagaan dalam waktu ke depan. Menurutnya, pengembangan kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi utama dalam menjaga profesionalitas lembaga pengawas pemilu.

Selain itu, James juga menyoroti pentingnya penguatan pengawasan partisipatif yang selama ini tetap berjalan meskipun dalam keterbatasan anggaran. Ia mengapresiasi inisiatif jajaran pengawas pemilu di daerah yang terus melakukan kegiatan pengawasan dan pendidikan demokrasi kepada masyarakat.

“Pengawasan partisipatif ini saya yakin sudah dirancang dan dijalankan oleh teman-teman, bahkan tanpa anggaran sekalipun. Ke depan, hal ini harus terus kita lakukan dan tingkatkan bersama,” katanya.

Pada aspek tata kelola organisasi, James menyebut penguatan kelembagaan telah mulai dijalankan dan akan terus dilanjutkan secara bertahap. Menurutnya, masa non tahapan pemilu harus dimanfaatkan untuk memperkuat peran strategis lembaga melalui pendidikan politik kepada masyarakat.

“Karena saat ini kita berada di masa non tahapan dan tidak sedang mengawasi tahapan pemilu, maka kita perlu bertransformasi menjadi edukator politik, baik bagi sesama pengawas pemilu dan sekretariat maupun bagi masyarakat luas,” tegasnya.

Ia menambahkan, transformasi tersebut sejalan dengan program Konsolidasi Demokrasi yang dijalankan Divisi Hukum dan diyakini telah dilakukan oleh jajaran Bawaslu di berbagai daerah.

“Program ini saya kira sangat connect dengan Konsolidasi Demokrasi. Saya yakin Bapak/Ibu selama ini sudah melakukannya, dan ke depan tentu akan terus kita lanjutkan serta tingkatkan,” lanjut James.

Dalam kesempatan itu, James juga menyinggung pelaksanaan program internal seperti Jumat Sehati dan Jumpa Berlian yang sebelumnya rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Namun, adanya kebijakan Work From Home (WFH) pada hari Jumat membuat pelaksanaan program tersebut perlu disesuaikan.

“Kami di provinsi sudah menggeser pelaksanaannya ke hari Kamis. Mengenai istilah atau akronimnya nanti dapat disesuaikan sambil menunggu surat edaran terbaru yang sementara berproses,” ujarnya.

James berharap seluruh jajaran Bawaslu kabupaten/kota dapat terus meningkatkan kapasitas, menjaga tata kelola organisasi, serta memperkuat peran kelembagaan di tengah dinamika demokrasi yang terus berkembang.