Bawaslu Sumba Tengah Serahkan Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah dan Plakat Apresiasi kepada Pemerintah Daerah

Waibakul, Bawaslu Sumteng – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumba Tengah menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Tahun 2024 serta Plakat ucapan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah atas dukungannya dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024. Penyerahan tersebut berlangsung di Ruang Wakil Bupati Kabupaten Sumba Tengah, Rabu (9/4/2025).

Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah, Yermias Umbu Yagu, secara langsung menyerahkan laporan dan plakat tersebut kepada Wakil Bupati Sumba Tengah, Marthinus Umbu Djoka. Dalam kesempatan itu, Yermias didampingi oleh Anggota Bawaslu Sumba Tengah, masing-masing Rooslinda Rambu Lodji dan Martinus R. Walangara, serta Koordinator Sekretariat, Umbu Kaledi Kapeta.

Yermias menyampaikan bahwa penyerahan laporan pertanggungjawaban ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas Bawaslu dalam mengelola dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumba Tengah. “Kami ingin memastikan bahwa seluruh penggunaan dana hibah untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 telah dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Selain laporan keuangan, penyerahan plakat ucapan terima kasih menjadi simbol apresiasi Bawaslu kepada Pemerintah Daerah yang telah memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan tahapan Pilkada 2024, baik dari aspek pendanaan, fasilitas, maupun koordinasi lintas instansi.

Sementara itu, Wakil Bupati Sumba Tengah, Marthinus Umbu Djoka, menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan komitmen Bawaslu dalam menjaga integritas serta profesionalisme selama pelaksanaan Pilkada 2024. “Kami berterima kasih atas sinergi yang terbangun antara pemerintah daerah dan Bawaslu. Semoga kerja sama ini terus terjalin untuk memperkuat demokrasi di Sumba Tengah,” ungkapnya.

Kegiatan penyerahan laporan ini juga menjadi momentum untuk mempererat koordinasi antara Bawaslu dan Pemerintah Daerah menjelang tahapan-tahapan Pemilu dan Pilkada berikutnya, dengan harapan pelaksanaan pengawasan ke depan dapat berjalan semakin baik dan berintegritas.