Nonato Tekankan Reformasi Birokrasi Harus Menjadi Budaya Kerja, Bukan Sekadar Simbolik

Waibakul, Bawaslu Sumteng – Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Nonato Da Purificacao Sarmento, menegaskan bahwa reformasi birokrasi tidak boleh dipahami hanya sebagai slogan atau konsep yang mudah diucapkan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata dan budaya kerja di lingkungan kelembagaan.

Hal tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Rapat Penguatan Peran Bawaslu Provinsi NTT dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pemenuhan Indikator Reformasi Birokrasi yang diikuti oleh jajaran Bawaslu Provinsi NTT dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara luring maupun daring, Rabu (10/6/2026).

Dalam arahannya, Nonato mengatakan bahwa tantangan terbesar reformasi birokrasi bukan terletak pada pemahaman konsepnya, melainkan pada implementasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

“Reformasi birokrasi kalau hanya sekadar diucapkan merupakan hal yang mudah. Namun, bagaimana mengaplikasikan dan mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas itulah yang menjadi tantangan sesungguhnya,” ujar Nonato.

Ia mengisahkan pengalamannya saat menerima kunjungan mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira. Menurutnya, salah satu pertanyaan yang menarik perhatian adalah mengenai bagaimana implementasi reformasi birokrasi memengaruhi perilaku organisasi dan tata kelola kelembagaan.

Menurut Nonato, masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa, kini semakin kritis dalam melihat sejauh mana lembaga publik mampu mewujudkan modernisasi kelembagaan melalui penerapan reformasi birokrasi yang nyata.

“Setiap institusi publik berbicara tentang modernisasi kelembagaan. Namun syarat utama modernisasi tersebut adalah adanya implementasi yang nyata, bukan hanya sebatas konsep atau dokumen,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa reformasi birokrasi erat kaitannya dengan perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja. Karena itu, reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada aspek administratif maupun simbolik semata.

“Reformasi birokrasi harus menjadi inspirasi, menjadi pandangan hidup, bahkan menjadi cara hidup dalam melaksanakan pekerjaan. Di lingkungan Bawaslu, reformasi birokrasi harus menjadi way of life yang tercermin dalam kerja-kerja yang profesional, modern, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa nilai-nilai reformasi birokrasi perlu diinternalisasikan oleh seluruh jajaran sehingga mampu membentuk karakter organisasi yang adaptif terhadap perubahan dan tuntutan masyarakat.

Nonato juga menyampaikan bahwa materi yang akan diberikan oleh narasumber dari Bawaslu RI diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait strategi dan langkah konkret dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Bawaslu.

“Melalui kegiatan ini, saya berharap implementasi reformasi birokrasi di Bawaslu dapat berjalan dengan lebih baik dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Nonato mengajak seluruh jajaran sekretariat Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh agar memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait reformasi birokrasi.

Secara khusus, ia memberikan motivasi kepada para pegawai muda yang dinilainya memiliki peran strategis dalam mendorong perubahan di lingkungan organisasi.

“Khusus bagi rekan-rekan yang masih muda, saudara-saudaralah yang akan menjadi ujung tombak implementasi reformasi birokrasi ke depan. Perubahan tidak perlu menunggu dimulai dari orang lain. Perubahan yang paling penting harus dimulai dari diri kita sendiri,” pungkasnya.